Partai NasDem berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan kelasnya sebagai pengawal konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Ketua DPP Partai NasDem Atang Irawan menyatakan bahwa MK dituntut untuk menunjukkan kelasnya sebagai penjaga konstitusi dan lembaga penyeimbang dalam proses periksa dan timbang. Menurut Atang, MK memiliki tanggung jawab sebagai kekuasaan kehakiman dan fungsi kontrol terhadap eksekutif.
Atang menilai bahwa sidang MK menunjukkan orkestrasi yustisia yang menarik, dimana para saksi dan ahli menyajikan catatan-catatan yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan. Dia juga menyoroti dalil permohonan sengketa pilpres terkait kedudukan legal pencalonan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Atang, putusan MK yang menjadi dasar pencalonan Prabowo-Gibran harus ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan KPU, karena tidak bisa langsung diberlakukan.
Atang juga menyoroti stagnasi dalam skema sistem keadilan pemilu, dimana Undang-Undang Pemilu telah membagi penanganan pelanggaran kepada berbagai lembaga. Namun, jika terjadi stagnasi dalam skema electoral justice, MK dapat mengambil alih kewenangan tersebut sebagai pengawal konstitusi. Atang meyakini bahwa MK memiliki kewenangan untuk mengadili dalil-dalil permohonan dalam sengketa pilpres jika diperlukan.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
