Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto, memberikan apresiasi terhadap langkah hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta empat menteri memberikan keterangan dalam sidang lanjutan terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024. Keempat menteri yang dihadirkan dalam sidang MK tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Agus menyatakan penghargaannya kepada hakim MK yang berani menghadirkan pemerintah dalam sidang ini. Menurutnya, pemanggilan keempat menteri tersebut merupakan langkah untuk membuktikan dalil dari pemohon yang mempersoalkan adanya dugaan kecurangan pemilu melalui bantuan sosial (bansos). Hal ini juga merupakan hukum acara baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sidang PHPU pilpres sebelumnya.
Agus melihat tindakan MK ini sebagai langkah yang berani untuk mencari bukti materiel guna menjawab permasalahan yang diajukan oleh pemohon terkait dugaan kecurangan dalam penggunaan bansos yang memengaruhi hasil Pemilu. Dia menyatakan bahwa langkah ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah sidang PHPU pilpres.
MK telah menjadwalkan pemanggilan keempat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024. Selain menteri tersebut, MK juga merencanakan pemanggilan untuk DKPP.
Ketua MK, Suhartoyo, menegaskan bahwa pemanggilan ini bukan sebagai bentuk pengakomodasian dari pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., melainkan merupakan inisiatif mandiri dari hakim konstitusi.
Artikel ini ditulis oleh Narda Margaretha Sinambela dan diedit oleh D.DJ. Kliwantoro.
