Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual di daerah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Dalam pertemuan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, Rabu (3/4), Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen menyatakan bahwa pembaruan dalam perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual adalah salah satu fungsi BRIDA untuk memajukan ekosistem riset dan inovasi di daerah, terutama dalam hal kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi daerah.
Sejak tahun 2022, DJKI telah melibatkan BRIDA dalam kegiatan-kegiatan di daerah, seperti acara Mobile Intellectual Property Clinic atau Klinik KI Bergerak. Min menjelaskan bahwa BRIDA adalah unit baru di bawah pemerintah daerah yang berkoordinasi dengan BRIN. Selain melibatkan BRIDA, DJKI telah mengeluarkan surat edaran agar semua layanan kekayaan intelektual dapat melibatkan BRIDA.
Min juga menyoroti transformasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lembaga Litbangjirap menjadi BRIDA/BAPPERIDA. Saat ini, sudah terbentuk 16 BRIDA/BAPPERIDA di tingkat provinsi dan 91 di tingkat kabupaten/kota, sedangkan 320 BRIDA/BAPPERIDA masih dalam proses pembentukan. Min menyatakan bahwa jika semua BRIDA dapat mengelola kekayaan intelektual, ini akan memiliki dampak positif pada kekayaan intelektual nasional.
Min juga menunjukkan hasil pemetaan Indikasi Geografis (IG) di Indonesia, yang mencakup berbagai IG dari sektor pertanian hingga seni budaya. Sebagai pemerintah pusat, DJKI bersama BRIN dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berharap dapat memfasilitasi para pemangku kepentingan terkait.
Pada akhir tahun sebelumnya, dilakukan pencanangan tahun 2024 sebagai tahun tematik Indikasi Geografis oleh Menteri Hukum dan HAM, sebagai referensi bagi DJKI. Min berharap bahwa pertemuan awal ini akan mengarah pada kerja sama lebih lanjut yang lebih teknis di masa depan.
