Ketua Umum relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak menghalangi menteri-menterinya untuk menjadi saksi di persidangan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Silfester mengulang pernyataan Presiden yang menyatakan bahwa semua orang dapat bersaksi tanpa halangan, demi kejelasan dan keterbukaan.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Silfester bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, mereka berdiskusi selama satu setengah jam dan Presiden juga meminta informasi terkini tentang kondisi masyarakat pasca Pilpres/Pileg 2024 dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Silfester juga memberikan masukan kepada Presiden terkait beberapa masalah hukum yang dialami masyarakat serta program-program Kementerian dan Proyek Strategis Nasional yang perlu ditingkatkan dalam penerapannya di lapangan.
Staf Khusus Presiden RI bidang Hukum, Dini Purwono, menegaskan bahwa para menteri yang dipanggil untuk memberikan keterangan di MK tidak perlu izin dari Presiden. MK memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari siapa pun yang dianggap perlu.
Pemerintah menghormati panggilan MK kepada sejumlah menteri untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Diharapkan kehadiran para menteri tersebut akan membantu MK memahami lebih baik latar belakang dan implementasi kebijakan pemerintah.
Artikel ini ditulis oleh
Rangga Pandu Asmara Jingga
Disunting oleh Ganet Dirgantara
Hak cipta © ANTARA 2024