Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan pentingnya adaptasi birokrasi dengan perkembangan zaman. Dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu, beliau menyatakan bahwa pembangunan harus menuju pada birokrasi yang berdampak.
Menurut Menpan Azwar Anas, keberhasilan suatu daerah dapat dinilai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan faktor-faktor lainnya. Beliau juga mendorong percepatan digitalisasi dalam birokrasi yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Pemerintah daerah diminta untuk terus melakukan transformasi digital agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Transformasi digital yang diinginkan bukanlah sekadar membuat banyak aplikasi, melainkan menyatukan berbagai layanan publik dalam satu aplikasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kecepatan layanan.
Acara tersebut dihadiri oleh 500 peserta dari berbagai unsur di Provinsi Jawa Timur. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dijadwalkan akan ditetapkan pada akhir Juni 2024, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 dijadwalkan akan ditetapkan pada awal Agustus 2024.
Penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan fokus pada pembangunan yang berdampak pada masyarakat serta digitalisasi pelayanan. Semua ini dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan visi RPJPD 2025-2045 Provinsi Jawa Timur, yaitu “Jawa Timur Berakhlak, Maju, Berdaya Saing Global, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”