Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendukung pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur untuk menjadi percontohan keterpaduan layanan digital di lingkungan pemerintah daerah. Anas berharap Jawa Timur bisa menjadi pionir dalam menginteroperabilitaskan berbagai layanan supaya reformasi birokrasi menjadi lebih lincah.
Menurut Anas, digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis, dengan seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan agar tidak ada satu inovasi untuk satu aplikasi. Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada kementerian/lembaga dan kabupaten/kota untuk membuat portal di daerah yang menginteroperabilitaskan berbagai layanan.
Anas menekankan perubahan paradigma dari orientasi input ke orientasi outcome untuk mendorong reformasi birokrasi yang berdampak. Dia merasa bahwa Jawa Timur memiliki potensi untuk menjadi daerah maju di masa depan karena potensinya di berbagai sektor.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memonitor kabupaten/kota agar musrenbangdes hingga musrenbang provinsi memiliki skala prioritas untuk dieksekusi. Terdapat isu strategis terkait pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur, misalnya 11 kabupaten/kota yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).
Indeks Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur naik menjadi rata-rata 3,95 atau meningkat 6 persen dari sebelumnya. Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyebutkan bahwa Jawa Timur adalah center of gravity ekonomi kawasan timur Indonesia dengan pelabuhan Tanjung Perak yang melayani 21 rute dan 39 rute tol laut.
Acara tersebut juga melibatkan penyerahan Penghargaan Perencanaan Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2024 oleh Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono kepada kabupaten dan kota terbaik. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memajukan Jawa Timur ke arah yang lebih baik.
