Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan rencana Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4). Menurut pernyataan resmi dari Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden, Wapres menekankan bahwa semua yang dipanggil harus hadir sebagai kewajiban konstitusional.
Keempat menteri yang akan dipanggil tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Wapres menyatakan bahwa Majelis Hakim MK perlu meminta penjelasan lebih rinci dari para menteri tersebut terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipersoalkan dalam sidang. Dengan mendengar penjelasan langsung dari pihak terkait, diharapkan keputusan yang akan diambil berdasarkan akuntabilitas dan profesionalitas.
Terkait program bantuan sosial (bansos) yang menjadi permasalahan dalam sidang sengketa pilpres, Wapres menyerahkan sepenuhnya kepada MK untuk menilai dan memutuskan. Wapres juga menegaskan bahwa tidak akan memberikan arahan khusus kepada para menteri sebelum mereka hadir di sidang MK.
Wapres menyerahkan seluruh proses ini kepada majelis hakim untuk menilai dan memutuskan perkara yang sedang disidangkan.Selengkapnya bisa dibaca di situs ANTARA.