Sejarawan Asvi Warman Adam mengungkapkan bahwa Soeharto melakukan berbagai siasat untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden RI dalam periode yang panjang setelah melakukan kudeta terhadap Soekarno. Asvi menyampaikan pandangannya ini dalam acara Bedah Buku yang bertajuk NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 karya Ken Ward di Jakarta. Menurut Asvi, Soeharto melakukan kudeta merangkak terhadap Soekarno dari peristiwa 1 Oktober 1965 hingga akhirnya menjadi Presiden Indonesia pada 1968.
Asvi menyoroti langkah-langkah yang diambil Soeharto setelah menjabat sebagai Presiden kedua RI untuk mempertahankan kekuasaannya. Soeharto memundurkan pelaksanaan pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada 1968 untuk memperkuat konsolidasi politiknya. Dia menggunakan waktu tiga tahun ini untuk memenangkan pemilu dan membangun infrastruktur kekuasaan yang kuat.
Selain itu, Asvi mencatat bahwa Soeharto juga menyingkirkan lawan-lawannya ketika pemilu ditunda dari 1968 ke 1971. Dalam konteks ini, pemerintah Soeharto bahkan melakukan intervensi politik terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno. Sebagai contoh, Soeharto menyingkirkan Hardi Subeno yang dianggap sebagai ancaman bagi rezim. Meskipun mencoba mendorong Hardi Subeno untuk menjadi Ketua PNI, langkah tersebut tidak berhasil karena Hardi malah menjadi kritis terhadap Golkar dan pemerintah setelah menjabat sebagai Ketua PNI.
Asvi juga menyebut bahwa pemerintahan Soeharto terlibat dalam konflik internal di dalam jajaran militer, yang pada akhirnya memunculkan peristiwa Malari pada tahun 1974. Sebagai contoh, konflik antara Ali Moertopo dan Soemitro dianggap mencuat setelah pembunuhan Hadi Subeno pada tahun 1971.
Artikel ini disusun oleh Narda Margaretha Sinambela dan diedit oleh Laode Masrafi. Hak cipta © ANTARA 2024.