Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa kelembagaan dan komitmen pimpinan merupakan faktor penting dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia.
Anas mengatakan hal tersebut dalam keterangan di Jakarta pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Dalam pengarahannya, Jokowi menyampaikan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mencegah dan memberantas korupsi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terus mengakselerasi implementasi digitalisasi birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Menurut Anas, digitalisasi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai aplikasi semata, tetapi juga melalui Government Technology (GovTech) dengan fokus pada interoperabilitas.
Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebutkan bahwa Hakordia menjadi penanda bahwa korupsi adalah musuh bersama. Sesuai dengan tema peringatan Harkodia 2023 “Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”, Nawawi menekankan pentingnya sinergi dan penggunaan teknologi informasi dalam membasmi korupsi.
Dalam peringatan tersebut, Presiden Jokowi menyebut korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan dan merugikan rakyat. Jokowi menyoroti tingginya angka korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2004-2022. Beliau menekankan perlunya sinergi dan pemanfaatan teknologi terkini dalam pemberantasan korupsi serta penguatan sistem pencegahan tindak pidana korupsi.
Presiden juga menekankan perlunya penguatan regulasi terkait undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk mencegah tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.
