Untuk memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), sangat penting di era global yang penuh dengan berbagai tantangan. Pancasila bukan hanya mencerminkan identitas bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai panduan etika dalam menentukan setiap kebijakan dan langkah negara. Demokrasi memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memengaruhi arah perkembangan negara. Pelengkap dari kedua prinsip tersebut adalah pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang menegaskan perlindungan dan penghargaan terhadap hak setiap individu. Secara bersama-sama, Pancasila, demokrasi, dan HAM membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.
Prabowo dan Gibran memiliki komitmen untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM. Caranya antara lain adalah dengan memperkuat pemahaman ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara, mengembangkan pemahaman kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme, dan mengembangkan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan membuat Pancasila semakin relevan di kalangan kaum muda, generasi milenial, dan gen Z.
Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab, menegakkan kembali kebebasan akademik, menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.
Dalam hal penegakan HAM, Prabowo dan Gibran akan melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara, menghapus praktik diskriminasi, memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mereka juga akan memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya, memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dan marjinal lainnya, serta memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri.
