spot_img
8.3 C
London
spot_img
HomeBeritaPemerintah Perketat Larangan Bakar Lahan Cegah Karhutla

Pemerintah Perketat Larangan Bakar Lahan Cegah Karhutla

Pemerintah memperketat pengawasan dan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas. Langkah tersebut mencakup penertiban regulasi daerah, patroli terpadu, pemantauan titik panas, serta penindakan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi.

Pemda diminta menutup celah aturan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah menerapkan larangan pembakaran lahan secara tegas. Pemerintah daerah juga diminta mengevaluasi peraturan daerah yang masih memberikan ruang untuk pembakaran, termasuk ketentuan yang mengatasnamakan kearifan lokal.

Menurut Tito, aturan semacam itu perlu ditinjau agar tidak menjadi celah hukum yang meningkatkan risiko kebakaran, terutama saat kondisi lahan kering. Pemerintah daerah yang masih memiliki ketentuan yang memperbolehkan pembakaran diminta segera mencabutnya.

“Ketika sudah terjadi kebakaran maka yang kita lakukan adalah all out mobilisasi segala kekuatan daya untuk melakukan pemadaman. Tapi paralel dengan itu perlu juga upaya untuk mencegah terjadi pembakaran baru,” kata Tito.

Ia mendorong pemerintah daerah memaksimalkan anggaran penanganan karhutla dan memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, kepala desa, tokoh adat, serta masyarakat. Pengawasan, kata Tito, perlu dilakukan hingga tingkat tapak agar potensi pembakaran dapat diketahui sebelum berkembang menjadi kebakaran besar.

Ratusan tersangka ditangani aparat

Upaya pencegahan tersebut berjalan bersamaan dengan penegakan hukum. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melaporkan, hingga 20 Oktober 2026, aparat menangani perkara karhutla yang melibatkan pelaku perorangan dan korporasi.

Dalam perkara yang melibatkan perorangan, tercatat 286 laporan polisi. Dari penanganan kasus tersebut, sebanyak 243 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Perkara itu ditangani oleh 13 kepolisian daerah, dengan luas area terbakar mencapai 5.856 hektare.

“Terkait dengan penegakan hukum Karhutla yang kami laksanakan. Yang pertama terkait dengan perorangan. Ada 13 Polda yang melakukan penegakan hukum. 286 LP, luas yang terbakar adalah 5.856 hektare, jumlah tersangka 243,” ungkap Suyudi.

Sementara itu, penanganan perkara yang berkaitan dengan korporasi mencatat 100 laporan polisi. Sebanyak 13 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pemantauan titik panas diperkuat

Pemerintah juga mengandalkan pemantauan titik panas melalui teknologi satelit dan patroli lapangan. Kesiapan personel serta koordinasi dengan pemegang izin usaha di wilayah rawan kebakaran turut diperkuat agar setiap indikasi api segera ditindaklanjuti.

Penguatan aturan, pengawasan, dan penindakan itu diarahkan untuk mencegah api berkembang menjadi karhutla yang lebih luas. Pemerintah mengajak masyarakat dan pelaku usaha meninggalkan praktik pembukaan lahan dengan membakar demi melindungi lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, serta mencegah kerugian sosial ekonomi akibat karhutla.

Source link

TERBARU

JELAJAHI