spot_img
8.3 C
London
spot_img
HomeBeritaPemerintah Tambah Bantuan Karhutla di 44 Daerah Terdampak

Pemerintah Tambah Bantuan Karhutla di 44 Daerah Terdampak

Pemerintah menyalurkan tambahan Bantuan Presiden sebesar Rp480 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 44 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi. Dengan pencairan tahap kedua ini, total dukungan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla mencapai sekitar Rp1,24 triliun.

Dana tersebut ditujukan untuk mempercepat pemadaman, memenuhi kebutuhan petugas, melindungi masyarakat dari dampak kabut asap, serta mendukung pemulihan lahan dan ekosistem yang terdampak kebakaran. Pemerintah daerah diminta segera menggunakan anggaran sesuai kebutuhan di lapangan dan tetap memastikan pengelolaannya tepat sasaran.

Rincian tambahan bantuan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam pemanfaatan bantuan tersebut. Ia meminta kepala daerah memperkuat operasi pemadaman sekaligus memastikan warga terdampak memperoleh perlindungan yang diperlukan.

“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Saya minta para kepala daerah segera mengoptimalkan bantuan ini untuk memperkuat pemadaman, melindungi warga dari dampak asap, dan memenuhi kebutuhan petugas di lapangan,” ujar Tito.

Penyaluran Rp480 miliar merupakan tahap kedua. Sebelumnya, pemerintah telah mengucurkan Rp760 miliar pada 7 September 2026. Alokasi pada tahap terbaru mencakup Rp110 miliar untuk Kalimantan Tengah, Rp100 miliar bagi Sumatera Selatan, Rp80 miliar untuk Kalimantan Selatan, dan Rp70 miliar untuk Riau.

Sementara itu, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Timur masing-masing menerima Rp40 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada daerah yang terdampak karhutla di tujuh provinsi.

Penggunaan disesuaikan dengan kondisi daerah

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menekankan bahwa penggunaan anggaran harus diselaraskan dengan karakteristik serta kebutuhan setiap wilayah. Menurut dia, perencanaan yang berbasis kondisi lapangan diperlukan agar bantuan benar-benar mendukung operasi penanganan karhutla.

“Pemetaan titik api, ketersediaan sumber air, kebutuhan peralatan, serta kekuatan personel menjadi bagian penting agar bantuan benar-benar mendukung operasi pemadaman dan perlindungan warga,” jelas Safrizal.

Anggaran dapat digunakan untuk mendukung pemadaman dari darat, pengadaan peralatan dan logistik, layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap, serta kegiatan evakuasi. Dana itu juga dapat dimanfaatkan untuk pemulihan ekosistem gambut yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.

Pelaksanaan bantuan tetap harus mengikuti mekanisme penganggaran, pengawasan, dan pelaporan. Ketentuan tersebut diterapkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana di daerah.

Pemerintah berharap tambahan dukungan itu membuat penanganan karhutla berjalan lebih optimal dan menekan risiko kebakaran berulang. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap kesehatan warga, kualitas lingkungan, serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.

Source link

TERBARU

JELAJAHI