spot_img
8.3 C
London
spot_img
HomeKriminalPerbedaan Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana dalam Hukum

Perbedaan Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana dalam Hukum

Istilah tersangka, terdakwa, dan terpidana merujuk pada tiga tahap berbeda dalam proses pidana. Perbedaan status ini penting karena penetapan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa belum berarti ia terbukti bersalah.

Secara umum, tersangka berada pada tahap penyidikan, terdakwa menjalani pemeriksaan di pengadilan, sedangkan terpidana adalah terdakwa yang telah dijatuhi pidana melalui putusan berkekuatan hukum tetap. Perubahan status tersebut bergantung pada perkembangan perkara, alat bukti, proses persidangan, dan putusan hakim.

Tersangka: masih dalam tahap penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Status tersangka ditetapkan ketika penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang diperlukan dan memperoleh kejelasan mengenai dugaan tindak pidana. Pada tahap ini, penyidik masih memeriksa saksi, mengumpulkan dokumen, serta melakukan tindakan penyidikan lain sesuai ketentuan hukum.

Penetapan sebagai tersangka tidak sama dengan pembuktian kesalahan. Sebagai contoh, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan setelah penyidik menemukan bukti yang mendukung dugaan keterlibatannya. Proses hukum tetap berjalan untuk menguji bukti dan fakta perkara. Tersangka juga memiliki hak hukum, termasuk memperoleh bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Terdakwa: perkara telah diperiksa di pengadilan

Pasal 1 angka 29 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mendefinisikan terdakwa sebagai tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dengan demikian, perubahan status dari tersangka menjadi terdakwa terjadi ketika perkara memasuki tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan perkara dan dakwaan. Hakim kemudian memeriksa alat bukti, mendengarkan keterangan, serta mempertimbangkan pembelaan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Terdakwa berhak memberikan keterangan, menyampaikan pembelaan, dan menggunakan hak-hak lain yang dijamin dalam hukum acara pidana.

Status terdakwa juga belum otomatis menunjukkan bahwa seseorang bersalah. Kesalahan atau tidaknya terdakwa ditentukan melalui pemeriksaan perkara dan penilaian hakim terhadap bukti yang diajukan di persidangan.

Terpidana dan urutan proses hukumnya

Menurut Pasal 1 angka 30 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, terpidana adalah terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seseorang menyandang status ini setelah putusan pemidanaan tidak lagi dapat diganggu melalui upaya hukum biasa atau upaya hukum yang diajukan telah selesai sesuai ketentuan.

Pidana yang dijatuhkan tidak selalu berupa hukuman penjara. Jenis pidana bergantung pada ketentuan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara yang bersangkutan.

Urutan sederhananya ialah tersangka pada tahap penyidikan, terdakwa ketika perkara dituntut dan disidangkan, lalu terpidana setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap. Namun, setiap tersangka tidak pasti menjadi terdakwa dan setiap terdakwa tidak pasti menjadi terpidana. Perkara dapat dihentikan, tuntutan tidak dilanjutkan, atau hakim menjatuhkan putusan bebas maupun lepas dari segala tuntutan hukum.

Karena itu, penyebutan status hukum perlu dilakukan secara tepat. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seseorang yang berstatus tersangka maupun terdakwa sampai proses hukum menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Source link

TERBARU

JELAJAHI