spot_img
8.3 C
London
spot_img
HomeBeritaPelatihan Pengorganisasian FESDIKARI Kalimantan Timur: Aspirasi Publik

Pelatihan Pengorganisasian FESDIKARI Kalimantan Timur: Aspirasi Publik

Penguatan organisasi dan masa depan kesejahteraan tenaga pendidikan menjadi pokok bahasan dalam Pelatihan Penguatan Pengorganisasian yang digelar Fesdikari KSBI di Hotel Royal Park, Jalan Sentosa, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu. Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 Wita itu diikuti puluhan pengurus dan anggota yang terdiri atas guru, tenaga pengajar, serta operator sekolah.

Pelatihan tersebut tidak hanya membahas tata kelola kepengurusan, tetapi juga menyoroti pentingnya regenerasi agar keberlangsungan organisasi tetap terjaga. Rendahnya kepedulian generasi muda terhadap organisasi dinilai menjadi salah satu tantangan yang perlu dijawab melalui penguatan kader dan kesinambungan kepemimpinan.

Organisasi sebagai penguat posisi tawar pekerja

Sejumlah pemateri hadir dalam kegiatan itu, di antaranya Ketua DCP Kota Samarinda Wahyudin, Ketua Umum Fesdikari Oberlin, serta pengurus Ahmad dan Fitria. Materi yang disampaikan mengacu pada Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 mengenai kebebasan berserikat.

Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bahwa pekerja dan pengusaha memiliki hak untuk mendirikan maupun bergabung dalam organisasi pilihannya tanpa campur tangan pihak berwenang. Organisasi juga memiliki kebebasan untuk menyusun anggaran dasar, memilih pengurus, dan merancang program kerja. Pemerintah berkewajiban melindungi hak tersebut dari intimidasi maupun pembubaran secara paksa.

Landasan itu disebut telah disetujui Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998. Kebebasan berserikat di Indonesia juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Para peserta kemudian membahas fungsi serikat pekerja dalam membangun keseimbangan hubungan kerja. Organisasi pekerja dapat memperkuat posisi tawar anggota, mengadvokasi perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang, memperjuangkan upah dan jam kerja yang layak, serta terlibat dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Serikat juga menjadi wadah mediasi dan advokasi ketika muncul perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja.

Keluhan soal status kepegawaian dan jaminan sosial

Persoalan minimnya jaminan sosial bagi guru, tenaga pengajar, dan operator sekolah di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, turut mengemuka. Peserta menyampaikan sejumlah pertanyaan mengenai status kepegawaian dan peluang peningkatan kesejahteraan.

Ernawati mempertanyakan regulasi serta mekanisme peralihan P3K penuh waktu menjadi ASN dan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, merujuk pada informasi yang beredar di masyarakat sebagaimana disampaikan Prof. Sufmi Dasco Ahmad. Fatmawati menanyakan kemungkinan guru swasta yang telah memiliki sertifikasi untuk mengikuti skema menjadi ASN.

Sementara itu, Erik mempertanyakan peluang peserta K2 untuk menjadi ASN. Ia mengatakan, pada proses K2 sebelumnya, dirinya tidak mendapat kesempatan mengikuti P3K dan tidak mengetahui kekurangan yang menyebabkan ia tidak lulus.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang reuni bagi pengurus dan anggota Fesdikari Kota Samarinda. Suasana pelatihan diwarnai kenangan perjuangan masa lalu, canda, dan tawa. Wahyudin mengingatkan peserta agar tidak mengendurkan semangat perjuangan.

“Dahulu kita bukan siapa-siapa, saat ini teman-teman sudah ada yang jadi ASN, P3K penuh waktu, P3K paruh waktu,” ujar Wahyudin. Ia mendorong anggota yang telah menjadi ASN untuk meningkatkan prestasi hingga menjadi kepala sekolah, sementara anggota berstatus P3K penuh waktu diharapkan dapat menjadi ASN dan P3K paruh waktu meningkat menjadi P3K penuh waktu. “Selama hayat di kandung badan kita harus tetap berjuang mempertahankan kesejahteraan buat anggota,” katanya.

Source link

TERBARU

JELAJAHI