Di tengah meningkatnya frekuensi perjalanan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat Indonesia semakin sering memperbincangkan kegiatan ini, terutama di ranah publik dan media sosial. Kehadiran Prabowo di berbagai forum internasional, pertemuan bilateral dengan para pemimpin dunia, serta partisipasi di konferensi global mendapat sorotan luas dan menimbulkan tanya dari banyak pihak.

Tidak semua respons yang muncul bersifat apresiatif. Pertanyaan seperti “Mengapa presiden menjalani banyak lawatan ke luar negeri?” atau “Apa manfaat yang bisa diperoleh dari kunjungan tersebut?” kerap berulang. Banyak masyarakat merasa sulit menangkap keuntungan konkret dari aktivitas diplomasi, karena hasilnya jarang langsung terlihat, tak semudah melihat pembangunan fisik atau program bantuan sosial.

Namun demikian, dalam lanskap global yang penuh ketidakpastian saat ini, diplomasi justru berperan sebagai senjata utama Indonesia untuk mempertahankan pengaruh dan stabilitas nasional. Banyaknya lawatan Presiden Prabowo dalam kurun waktu pemerintahan yang masih singkat ini sesungguhnya mengindikasikan niat Indonesia untuk semakin aktif dan tidak tinggal diam di kancah dunia.

Fenomena ini juga menjadi diskusi utama dalam acara IR Youth Talks yang digagas oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia. Diskusi menghadirkan berbagai pihak yang sepakat bahwa ada kesenjangan pengetahuan antara aktivitas diplomatik pemerintah dan pemahaman masyarakat awam. Public hanya menangkap bahwa Indonesia semakin aktif, namun kurang memahami konteks, alasan, serta signifikansi di balik setiap kebijakan luar negeri tersebut.

Anggy Pasaribu, seorang jurnalis yang juga founder Story of Anggy dan menjadi moderator, menyoroti kacaunya komunikasi publik tentang diplomasi. Di tengah dunia yang dipenuhi gejolak seperti rivalitas Amerika-Tiongkok, ketegangan Ukraina-Rusia, dan konflik Timur Tengah yang berdampak pada kondisi energi global, Indonesia tidak bisa hanya menjadi penonton. Dampak global justru langsung menyentuh kehidupan rakyat melalui fluktuasi harga kebutuhan pokok, gangguan rantai pasok, dan perubahan kesempatan kerja.

Brigadir Jenderal TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menambah perspektif, mempertegas bahwa di tengah meningkatnya fragmentasi geopolitik, negara-negara berkembang semacam Indonesia harus semakin proaktif menjaga dan memperluas jejaring kerja sama internasional. Menurutnya, Indonesia berupaya memperkuat pendekatan “bebas aktif” yang fleksibel demi menjaga integritas, namun tetap membuka peluang dengan berbagai kekuatan dunia.

Dalam tradisi studi hubungan internasional, strategi ini disebut hedging, yaitu manuver menjaga hubungan baik dengan beragam kekuatan tanpa sepenuhnya berpihak mutlak pada satu poros. Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, mengusulkan istilah resilience-based hedging: strategi yang tidak hanya menjaga kelenturan eksternal, tetapi juga menegaskan ketahanan internal guna meminimalkan dampak buruk dari perubahan global.

Keberadaan Indonesia dalam forum-forum elite seperti G20, ASEAN, dan BRICS membawa kepentingan jangka panjang yang jauh melampaui sekadar kehadiran seremonial. Namun, banyaknya citra media yang hanya memperlihatkan sisi formal membuat publik sering memandang diplomasi sekadar urusan elite, minus pemahaman tujuan strategis mengapa lawatan itu penting bagi masa depan bangsa.

Anggy menekankan bahwa tantangan dasarnya terletak pada komunikasi. Selama ini diplomasi dan strategi kebijakan biasanya berhenti di lingkaran elite dan tidak pernah diolah menjadi narasi yang mudah dicerna masyarakat umum. Akibatnya, masyarakat lebih mudah terpancing narasi sederhana yang viral namun minim substansi.

Dalam era digital sekarang, penyampaian informasi harus dilakukan secara jelas dan konsisten agar diplomasi tidak mudah dikalahkan opini dangkal. Pemerintah membutuhkan para juru bicara yang mampu menjelaskan baik “apa” kebijakan yang diambil, maupun “mengapa” hal itu esensial bagi kehidupan ekonomi, keamanan, serta investasi nasional, agar manfaat nyata diplomasi terasa langsung oleh masyarakat.

Di media sosial, kehadiran digital pemerintah juga seharusnya substantif, bukan sekadar ramai dengan polarisasi atau pembelaan tanpa makna. Perdebatan seputar aktivitas diplomasi harus disertai pemahaman mendalam, sehingga tidak sekadar berputar pada isu formalitas atau kepentingan elite semata.

Dengan demikian, tantangan terbesar diplomasi Indonesia bukan hanya menghadapi dunia yang penuh persaingan, melainkan juga bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa langkah-langkah diplomatik itu mutlak diperlukan. Diplomasi sejati bukan hanya mencari pengakuan dunia, tapi juga membangun kepercayaan dan pemahaman di benak rakyatnya sendiri.

Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik